Inicirebo.com – 63 ribu transaksi judi online di DPR, DPRD, dan Sekretariat Jenderal se-Indonesia. Total transaksi mencapai ratusan miliar. Informasi ini sudah diungkap oleh Pelaporan dan Analisis dari beberapa Transaksi Keuangan (PPATK), mereka juga sudah mengantongi sebuah data lengkap para wakil rakyat yang memang memainkan aktivitas haram tersebut.
Kepala PPATK yaitu Ivan Yustiavandana juga mengungkapkan bahwa banyak dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Jenderal DPRD.
Menurut Ivan ada juga beberapa pejabat daerah, pensiunan, profesional, pengusaha pabrik, ibu rumah tangga, dokter, wartawan hingga notaris yang memainkan judi online tersebut.
“Nama, domisili, kediaman, nomor handphone, hijgga tanggal lahir, semuanya telah ada di sini lengkap. meski dia mau transaksi di wilayah mana saja ada data lengkapnya. Jadi kami ikut saja kalau dipanggil MKD atau kemudian harus dibuka di sini dalam forum tertutup,” kata Ivan di Kompleks DPR RI, Rabu (26/6/2024).
Ivan melanjutkan bahwa pihaknya kini sudah menerima sebuah instruksi dari Kepala Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto agar temuan PPAT terkait judi online disampaikan kepada pimpinan masing-masing kementerian dan lembaga negara.
Pada Rabu siang (26/6) pihaknya juga akan segera mendatangi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyampaikan sebuah data lengkap terkait kasus tersebut.
“Izin, untuk klaster secara kelembagaan sudah kami serahkan secara terpisah, seperti kami sudah serahkan ke beberapa pimpinan/lembaga, nanti siang kami akan langsung ke Kemenkominfo khusus pegawai Kementerian Kominfo,” tuturnya.
Karena hal itu, Ivan juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu instruksi untuk bisa menyampaikan sebuah rincian dari temuan PPATK bahwa banyak anggota DPR, DPRD, dan pegawai Sekretariat Jenderal DPR/DPRD yang memainkan perbuatan haram tersebut.
“Sekarang kami tinggal menunggu perintah saja karena ada klaster daerah dan segala macam mungkin yang bisa kami serahkan kami ikut apakah DPR RI pusat, se-Indonesia, termasuk Setjen pula, kalau Setjen saya akan ketemu pak Setjen, mungkin saya akan ketemu pak Setjen untuk menyerahkan data terkait,” bebernya.
Sebelumnya, Ivan juga mengungkap bahwa para wakil rakyat yang memainkan judi online tersebut berasal dari berbagai jenjang. Dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) contohnya bahkan sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Terkait apakah profesi ini kita bicara profesi, seperti pak Habiburokhman tadi apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang,” kata Ivan.
Ivan juga mengungkapkan bahwasanya selain anggota DPR dan DPRD, masih banyak yang bermain seperti pegawai Sekretariat Jenderal di masing-masing instansi tersebut juga melakukan itu. Secara nasional, terdapat sekitar 63 ribu transaksi judi online di DPR, DPRD, dan Sekretariat Jenderal DPR/DPRD se-Indonesia. Total jumlah transaksi pun bahkan menyentuh angka ratusan miliar.
“Angka rupiahnya bahkan hampir mencapai 25 miliar di masing-masing. Ya, transaksi di antara mereka ini berasal dari ratusan sampai miliaran bahkan ada satu orang sekian miliar. Agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar,”jelasnya.
Menanggapi pernyataan Ivan, Wakil Ketua Komisi III dan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Habiburokhman, juga ikut mengatakan PPATK secara regulasi boleh menyerahkan data anggota dewan yang memang terduga memainkan judi online kepada MKD.
“Kalau yang terkait anggota DPR periode ini MKD berwenang untuk meminta kepada siapapun termasuk PPATK. Jadi nanti kita tunggu pimpinan dari MKD dan anggota MKD keputusannya seperti apa dan bagaimana merespon pembicaraan hari ini, saya rasa kalau ditanyakan MKD berwenang khusus terkait anggota DPR periode ini,” tutupnya.
